MAKASSAR - Empat Komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, melakukan kunjungan kerja untuk mencari referensi dan petunjuk ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Bagian Humas Sekretariat Dewan, Andi Gusti Syam mengungkapkan, Anggota Dewan Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, diketahui melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan ddan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, terkait bentuk pelayanan langsung bagi penyandang Disabilitas.
Lanjut Andi Gusti Syam, anggota Dewan dari Komisi II bersama dengan Dinas Perindustrian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, juga melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
"Disana DPRD Wajo bersama Pemkab Wajo melakukan konsultasi Bidang Tekstil, Elektronika dan aneka Kerajinan, dan meminta petunjuk teknis terkait dengan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Persutreaan Alam di Kabupaten Wajo," ungkap Andi Gusti Syam.
Sedangkan Komisi III melakukan konsultasi di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenneberang Provinsi Sulsel, untuk mencari referensi dan petunjuk terkait jalan Inspeksi Bendungan Kalola-Paselloreng.
Sementara Komisi IV juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulsel terkait penyusunan Perda Inisiatif Bidang Kesejahteraan tentang prosuder tetap pengadaan, peredaran, pengawasan dan pengendalian garam beryodium di Kabupaten Wajo.
"Disana anggota dewan dari Komisi IV mencari referensi dan subtansi terkait Ranperda Bidang Kesejahteraan, Kamis 1/3/2018 kemarin," kata Andi Gusti.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, H Ahsanuhaq Nawawi SH, mengatakan perekaman KTP merupakan hak konsistusional seluruh warga negara indonesia, karena menyangkut akses untuk mendapatkan pelayanan dasar termasuk hak politik kesehatan (BPJS) pendidikan (Kartu Pintar), Rastra dan hak memilih lainnya.
"Pelayanan tersebut, tentu tidak boleh mengabaikan warga penyandang Disabilitas di Kabupaten Wajo untuk mendapatkan KTP, sehingga kami melakukan kunjungan untuk melihat perbandingan yang ada di Disdukcapil Gowa," kata politisi Partai Golkar ini.
Lanjut mantan Ketua Apdesi Wajo itu, tekait pelayanan perekaman KTP bagi penyandang Disabiltas Pemerintah Gowa bekerjasama dengan ngo (YASMIN) dan Dinas Sosial.
"Kerjasama itu untuk mendata dan berdapatkan data tersebut, Disdukcapil Gowa melalukan pelayanan langsung ke rumah penyandang Disabilitas untuk menerbitkan KTPnya, program ini sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu dan tahun ke 3 (2018) ini, dari sekitar 500 jiwa, sudah mendapatkan KTP sebanyak 300 jiwa," kata Ahsanul.
Editor: Rusman
