KLIKSULSEL.COM ,JAKARTA - Politic and Local Goverment Studies (Poslogis) mewanti-wanti adanya penyalahgunaan dana aspirasi untuk menarik simpti massa jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.
Direktur Poslogis Asep toha mengatakan,kendati realisasi aspirasi merupakan perjuangan dewan namun itu merupakan uang negara yang menjadi hak masyarakat sehingga tak boleh diakui secara pribadi untuk meraih simpati.
Pihaknya meminta kepada kejaksaan melalui Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) atau kepolisian untuk terus memantau realisasi aspirasi disetiap daerah.
Momentum politik seperti Pileg sangat rentan penyelewengan dan aspirasi, sehingga diharapkan dengan diawasi baik proyek yang tender maupun penunjukan langsung benar-benar berjalan sesuai aturan.
"Maka kalau ada pembangunan hasil aspirasi, lalu diaku-aku pribadi dan sampai dipasang atribut rasanya tak etis. Jangan dipolitisasi. Kan di kita ada TP4D Kejaksaan. Itu bisa jadi pintu masuk untuk mengawasi proyek aspirasi supaya tidak ada penyelewengan dan sesuai aturan,"kata Asep kepada wartawan.(*)
Editor: Abhy
Direktur Poslogis Asep toha mengatakan,kendati realisasi aspirasi merupakan perjuangan dewan namun itu merupakan uang negara yang menjadi hak masyarakat sehingga tak boleh diakui secara pribadi untuk meraih simpati.
Pihaknya meminta kepada kejaksaan melalui Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) atau kepolisian untuk terus memantau realisasi aspirasi disetiap daerah.
Momentum politik seperti Pileg sangat rentan penyelewengan dan aspirasi, sehingga diharapkan dengan diawasi baik proyek yang tender maupun penunjukan langsung benar-benar berjalan sesuai aturan.
"Maka kalau ada pembangunan hasil aspirasi, lalu diaku-aku pribadi dan sampai dipasang atribut rasanya tak etis. Jangan dipolitisasi. Kan di kita ada TP4D Kejaksaan. Itu bisa jadi pintu masuk untuk mengawasi proyek aspirasi supaya tidak ada penyelewengan dan sesuai aturan,"kata Asep kepada wartawan.(*)
Editor: Abhy
