KLIKSULSEL.COM,WAJO - Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) kembali menyoal kesimpangsiuran informasi Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo.
Presiden AMIWB Herianto Ardi mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajo untuk meminta kejelasan kepada Bupati wajo terkait kisruh kesimpangsiuran informasi Defisit anggaran yang terjadi saat ini.
"Kemarin Ketua DPRD Wajo mengatakan kepada media, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak defisit. APBD 2019 hanya dipakai untuk membayarkan hutang yang ada di tahun 2018 dan itupun dananya ada. cuman mengalami keterlambatan transfer antara pusat dan provinsi. Namun Bupati wajo mengatakan APBD 2019 saat ini mengalami defisit 67 miliar. Inikan aneh dan membuat masyarakat menjadi bingung mempercayai yang mana" keluhnya
Olehnya itu, ia meminta kepada anggota DPRD wajo agar segera memanggil Pemkab Wajo dalam hal ini Bupati untuk menjelaskan kepada Publik terkait apa yang sebetulnya terjadi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi pada pemerintahan saat ini
Ia juga menegaskan, jika memang Difisit tidak terjadi, maka Bupati wajo kami anggap telah menyebarkan informasi yang salah atau Hoaks sehingga membuat sebahagian masyarakat resah dengan adanya informasi tersebut.
"Kalau memang Defisit tidak terjadi, kami anggap Bupati telah menyebarkan Hoaks dan itu akan kami laporkan ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian," kata Ardi sapaan akrab Presiden AMIWB
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Wajo sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo Andi Gusti Makkarodda mengatakan, Jika memang ada Defisit yang terjadi, Pemkab dalam hal ini Bupati seharusnya menjelaskan ke publik terkait hal itu
"Beberapa waktu yang lalu sudah ada pertemuan antara Bupati dan DPRD. Namun pada pertemuan itu, Pemkab hanya berusaha meyakinkan DPRD kalau saat ini kas daerah mengalami Defisit," akunya
Kalau memang saat ini kas daerah mengalami Defisit, coba Pemkab suguhkan datanya ke DPRD dan publik agar semuanya jelas
"Kalau memang ada Defisit 67 miliar, silahkan pemerintah jelaskan ke publik Defisit itu. seperti apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa" jelasnya
Ia juga meminta kepada pemerintah saat ini, untuk tidak mencampur adukkan hutang 2018 dengan APBD 2019 karena pada kenyataanya dana dari hutang itu ada dan jelas
"Pembahasan APBD itu harus seimbang antara pemasukan dan pendapatan, tidak mungkin DPRD berani mengesahkan APBD pada tahun 2018 kalau terjadi ketidak seimbangan," pungkasnya.
Laporan: RV
