 |
| Warga gelar aksi menolak tambang pasir di dari Lingkungan Pallae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Temp, ke Gedung DPRD Kabupaten Waj, Selasa 9/7/2019. |
KLIKSULSEL.COM,WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo meminta penertiban izin tambang C (Pasir) di Lingkungan Pallae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, ditinjau ulang berdasarkan hasil RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Peninjauan ulang izin tambang tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Wajo Ir Junaidi Muhammad saat menerima aspirasi masyarakat yang memprotes aktivitas tambang pasir di Lingkungan Pallae, Selasa 9/7/2019.
"Perlu ditinjau ulang rekomendasinya! Apalagi sudah ada hasil RDP terkait hal itu di DPRD Provinsi. Rekomendasi awal dari PUPR itu mesti ditinjau, karena menerbitkan rekomendasi tanpa memuat aturan teknis," kata Legislator asal PAN Wajo itu.
Menurut Junaidi Muhammad, Komisi D DPRD Sulsel sudah meminta DLHD Provinsi Sulsel mengirim surat ke DLHD Kabupaten Wajo untuk menarik izin usaha pertambangan, karena banyaknya keluhan dari masyarakat dan menyarankan agar memindahkan titik lokasi pertambangan yang jauh dari pemukiman masyarakat.
"Nyatanya, tak ada tindakan pencabutan izin serta pemindahan lokasi tambang, Jangan-jangan ada gratifikasi di dalam penerbitan rekomendasi ini, saya berharap aparat berwenang usut itu," kata pria yang terpilih di Dapil II Wajo itu.
Diketahui, sejak 2016 lalu masyarakat sudah menolak kehadiran tambang pasir di Sungai Walennae yang dikelola oleh CV Muara Saddang.
Aktivitas tambang diprotes karena telah menggangu pemukiman warga, sumber air dari Sungai Walennae tercemar, bahkan suara bising mesin penambang juga sangat mengganggu.
Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Wajo juga mengaku kebingungan dengan terbitnya izin operasi tambang pasir di Lingkungan Pallae.
Laporan: Humas DPRD Kabupaten Wajo
