 |
| IPPM melakukan rapat terkait aksi lanjutan penolakan terkait ganti rugi lahan rel Kereta Api (KA) di Kabupaten Pangkep. |
KLIKSULSEL.COM, MAKASSAR - Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep (IPPM-P) Pongtiku, akan kembali mengerahkan seluruh kadernya untuk melakukan aksi penolakan terkait ganti rugi lahan rel Kereta Api (KA) di Kabupaten Pangkep.
Kordinator Aksi IPPM-P Pongtiku Rachmatullah mengatakan, saat ini seluruh kader IPPM-P Pongtiku dari berbagai komisariat kecamatan telah melakukan konsolidasi terkait rencana aksi yang akan dilakukan di kantor Gubernur Sulsel dan Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Sulsel, besok (9/8/19). aksi damai tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Pangkep yang terkena dampak ganti rugi lahan.
"Besok IPPM-P Pongtiku akan menggelar aksi unjuk rasa di Makassar. Kami tidak ingin melihat masyarakat pangkep yang terkena dampak ganti rugi lahan merintih. IPPM-P Pongtiku siap mengawal dan meperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Secara tegas kami menolak harga yang disodorkan tim Appraisal," tegas Amma sapaannya
Selain IPPM-P Pongtiku, sejumlah masyarakat yang terkena dampak ganti rugi lahan akan bergabung bersama kami untuk melakukan unjuk rasa menolak harga ganti rugi lahan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Warga di Desa Benteng Kecamatan Mandalle, Aulia Fajar sangat mengapresiasi gerakan yang akan dilakukan teman-teman gabungan pemuda dan mahasiswa dari IPPM-P Pongtiku, yang akan melakukan aksi turun kejalan menolak harga ganti rugi lahan KA.
Masyarakat Desa Benteng, yang terkena dampak ganti rugi lahan tidak akan tinggal diam. Sebagai masyarakat yang terkena dampak ganti rugi yang kami anggap tidak memenuhi asas keadilan, akan bergabung bersama IPPM-P Pongtiku turun kejalan untuk menggelar aksi unjuk rasa guna mencari keadilan
"Saya sebagai salah satu masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan mengucapkan terima kasih kepada IPPM-P Pongtiku yang rela meluangkan waktu membantu masyarakat mencari keadilan. Kami jelas tidak puas dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah karna sangat merugikan kami, dimana lahan itu merupakan sumber mata pencarian kami," ujar Fajar.
Laporan: Revi
