 |
| Legislator asal Partai Keadilan Sejahter (PKS) KM Agustan Ranreng menyambut pengunjukrasa gabungan tenaga honorer dan mahasiswa, di pelataran Gedung DPRD KabupatenWajo |
KLIKSULSEL.COM,WAJO - Perseteruan sejumlah tenaga honorer dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Wajo awal tahun ajaran baru (2019) berujung pemecatan kembali di aspirasikan ke gedung DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 7/10/2019.
Para pengunjukrasa gabungan tenaga honorer dan mahasiswa tersebut menyuarakan aspirasi yang memihak kepada guru honorer, menuntut kebijakan yang melindungi dan memanusiakan guru honorer, mengembalikan hak, harkat dan martabat guru honorer.
Selain itu, pengunjukrasa juga meminta Kadisdik Provinsi untuk mengevaluasi Kepala Sekolah yang tidak kompeten, mendesak DPRD Provinsi dan DPRD Wajo untuk menindaklanjuti aspirasi serta meminta kepastian waktu terhadap seluruh tuntutan sebelumnya.
"Novel bersama sejumlah guru honorer lainnya yang diberhentikan sepihak, hanya berharap bisa mengajar lagi. Sudah berbulan-bulan kasus ini belum juga selesai, kami meminta keadilan, Ini adalah masalah besar di dunia pendidikan kita," kata orator aksi, Andi Hidayatullah.
Sementara penerima aspirasi, Legislator PKS KM Agustan Ranreng mengatakan, Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo periode 2014-2019 sudah menindaklanjuti aspirasi tersebut, dan bahkan sudah berkonsultasi langsung dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.
"Dan pihak Disdik mengaku telah melaporkan kasus ini di Wagub Sulsel (Andi Sudirman Sulaiman). Kita akan undang pihak Disdik untuk menjelaskan secara detail, sudah sampai dimana proses kasus ini," katanya.
 |
| KM Agustan Ranreng (PKS) - H Mustafa (Gerindra)-Kasi SMA Cabang Disdik Sulsel wilayah IV |
Namun aspirasi tersebut, akan segera ditindaklanjuti Komisi 4 setelah terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2024."Kami sudah menghubungi Disdik Provinsi dan siap hadir di RDP hari Kamis 10/10/2019 mendatang," tandasnya.
Terlihat para pengunjukrasa juga membawa spanduk bertuliskan "Stop Diskriminasi Guru Honorer", "Jangan Zholimi Honorer" dan "Honorer Bukan Budak Pendidikan".
Laporan: Humas DPRD Kabupaten Wajo
