KLIKSULSEL.COM,WAJO - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Sengkang Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menampik adanya kenaikan tarif dasar listrik dan dugaan subsidi silang yang dilakukan PLN ditengah mewabahnya pandemi virus corona.
Hal itu disampaikan saat menghadiri aspirasi Koalisi Rakyat Independen (KRI) Manajer PLN Sengkang, Agus Dwi Setyawan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Selasa 12/5/2020.
Agus Dwi Setyawan, menjelaskan bahwa tagihan rekening pelanggan tetap sesuai dengan pemakaian di stand Kwh. Hanya saja, seiring dengan keluarnya kebijakan pemerintah untuk melakukan Physikal Distancing, maka pada Bulan Maret PLN mengeluarkan kebijakan agar petugas pencatat meteran Kwh, tidak mendatangi rumah pelanggan untuk melakukan pencatatan.
"Untuk bulan Maret memang tidak ada petugas yang mencatat, karena ada kebijakan PLN melarang untuk melakukan pencatatan langsung ke rumah pelanggan. PLN pada waktu itu meminta kepada masyarakat untuk menfoto sendiri posisi meteran pada stand Kwh, kemudian dikirim ke PLN. Bagi yang tidak menfoto, tagihan rekeningnya dirata – ratakan dengan pemakaian bulan sebelumnya," terang Agus.
Lanjut Agus Dwi Setyawanmengatakan. Nanti setelah bulan April, ada perintah ke petugas pencatat meteran untuk kembali mencatat dengan dibekali Alat Pelindung Diri (APD), dari hasil pencatatannya di akumulasi dengan bulan Maret sesuai dengan posisi meteran Kwh
"Tidak ada kenaikan tarif listrik dan subsidi silang yang dilakukan PLN. PLN bukan regulator yang bisa menaikkan tarif listrik, tagihan yang dikeluhkan pelanggan itu, dipastikan sesuai dengan stand meter. Tagihan listrik itu riil pemakaian pelanggan, jika ada yang tidak sesuai, silahkan laporkan ke PLN. Dan yang digratiskan pembayarannya adalah daya 450 Watt dan 900 Watt bagi yang bersubsidi," terangnya.
Sementara menurut juru bicara KRI, kondisi ekonomi masyarakat saat ini lumpuh, pendapatan tidak menentu, sehingga dengan tingginya tagihan rekening listrik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, membebani kehidupan masyarakat.
KRI juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh PLN atas kebijakan yang dilakukan oleh PLN Sengkang. Masyarakat saat ini dibuat bingung karena tidak ada penjelasan dari PLN, mereka pmempertanyakan tentang tingginya tagihan, terkesan komunikasi tentang kebijakan PLN terputus, tidak tersosialisasi dengan baik.
Ditempat yang sama penerima aspirasi DPRD Wajo, yang juga merupakan Legislator asal Partai amanat Nasional (PAN) Ir Junaidi, meminta kepada PLN agar tetap mensosialisasikan dengan baik semua kebijakan selama pandemi Virus Corona kepada masyarakat.
