KLIKSULSEL.COM,LUTIM - Aksi unjuk rasa di lakukan puluhan mahasiswa yan tergabung dengan pemuda Wotu berlangsung di depan Kantor Bupati Luwu Timur, sulawesi selatan (Sulsel) 10/08/2020, siang.
Muhammad Rijal jendral lapangan aksi tersebut menyampaikan dalam orasinya dirinya meminta pemerintah tidak membohongi masyarakat Luwu Timur, olehnya itu mereka meminta pertanggung jawaban terhadap bupati menganai kedua tuntutannya itu.
Aksi demonstran itu mereka lakukan menuntut tranparansi penggunaan dana Covid-19 serta mengusut tuntas pembangunan kantor Camat Wotu, dan beredarnya informasi bahwa dana Covid-19 yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh tim gugus sebesar Rp 35 Miliar
“Jadi kami minta pembelanjaan anggaran tersebut dibuka di publik kalau perlu di mediakan, berapa anggaran yang sudah dihabiskan ," harap Rijal.
Tidak hanya itu ia mengatakan, Kantor Camat Wotu adalah tempat pelayanan masyarakat, dengan kondisi seperti ini seharusnya pemerintah segera mungkin mengambil sikap untuk segera dirampungkan.
“Kami beri waktu ke pemerintah daerah 1 kali 24 jam, untuk memberikan ke kami data pembelanjaan dana Covid-19 serta realisasi proyek kantor camat. Kalau tidak, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya
Dari pantauan awak media aksi demonstran itu diterima langsung Asisten Pemerintahan, Dohri Ashari, Kadis PUPR, Senfri Octavianus, Kepala BPBD, Muhammad Zabur dan Kadis Kesehatan, Rosmini Pandin, mewakili Bupati Luwu Timur.
Menanggapi aksi tuntutan itu , Kadis PUPR, Senfri Octavianus mengatakan, volume pekerjaan proyek tersebut sudah mencapai 92 persen.
“Yang kami bayarkan ke rekanan hanya 72 persen. Perusahaan ini sudah kami denda, bahkan sudah di blacklist lantaran tidak merampungkan pekerjaannya disisa perpanjangan waktu yang diberikan,” tepisnya
Selain itu, Kadis Kesehatan, Rosmini Pandin menjelaskan, bahwa tidak semua anggaran Covid-19 sebesar Rp 35 M itu kami gunakan, yang kami gunakan hanya Rp 130 juta lebih, diperuntukkan bagi kegiatan monitoring, evaluasi dan lain-lain.
" Untuk Puskesmas kata dia sebesar Rp 200 juta per Puskesmas datanya silahkan temui saya, nanti kami berikan secara rinci,” kata Rosmini ke demonstran.
Selain itu pernyataan kedua Kadis tersebut, Kepala BPBD Lutim, Muhammad Zabur mengatakan " dana Covid-19 ini tersimpan di Kas Daerah (Kasda) tidak semua kami tarik, hanya sesuai keperluan,"beber Muhammad Zabur
Menurutnya, dana tersebut terbagi dibeberapa dinas seperti Dinas Kesehatan, Disdagkop-UKM, Dinas Sosial, RSUD I Lagaligo, dan Puskesmas se Lutim.
“Tidak banyak dana ini kami belanjakan, karena banyak bantuan dari luar seperti PT. Vale Indonesia yang menyiapkan alat rapid test, APD dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini masih banyak alat rapid test di Vale tersimpan,” sambungnya
