KLIKSULSEL.COM,LUTIM - Nasib tenaga upah jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) masih diujung tanduk.
Bahkan dikabarkan puluhan upah jasa dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dipecat dari tempat kerjanya.
Dimana puluhan upah jasa tersebut antara lain 21 petugas Damkar, Satpol PP 7 orang, 1 orang dari BKPSDM, 5 orang tenaga kebersihan.
Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun beberapa tenaga upah jasa dari OPD lainnya juga mulai digoyang dengan isu pemecatan.
Menanggapi kejadian itu, Abdul Rauf Dewang selaku pengurus serikat pekerja dan buruh Luwu Timur menyayangkan hal itu terjadi, ungkapnya, Rabu (14/04/2021).
Menurutnya, ini sama hal nya mencederai tatanan pemerintahan yang sudah dibangun dari penduhulu.
“Kasihan mereka yang sudah lama mengabdi hanya untuk memperbaiki nasib dan mencari sesuap nasi lalu dipecat dengan alasan yang tidak jelas,” tandasnya.
Olehnya itu, dalam waktu dekat kami akan membangun konsolidasi dengan seluruh tenaga upah jasa untuk menggelar unjuk rasa.
“Ini tidak bisa dibiarkan, kasihan mereka, kalau DPRD tidak bisa sikapi persoalan ini maka kami akan mengambil alih dengan langkah tegas,” ujarnya.
Senada dari itu, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Luwu Timur, Erwin R Sandi mengungkapkan hal demikian.
“Persoalan ini tidak bisa didiamkan, kasihan para tenaga upah jasa, dimana lagi mereka harus mengadu,” katanya.
Persoalan ini sangat perlu anggota dewan menyikapi, jangan hanya bertindak ketika Kepala OPD yang bergeser, sementara giliran tenaga upah jasa malah memilih untuk bungkam.
“Perlu diketahui upah mereka itu hanya Rp 1 juta perbulan dan cukup untuk sesuap nasi,” tandasnya.
Nah’ kalau hal ini dibiarkan, kemana hati nurani kita, jangan biarkan orang terdzolimi, dan perlu pemangku kebijakan ketahui bahwa persoalan itu akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat kelak, pesannya.
Lanjutnya, konsekuensi politik memang ada, tapi tak perlulah menyentuh ke level masyarakat bawah, kasihan para tenaga upah jasa tersebut. Mereka bekerja bukan untuk bisa kaya, tapi hanya untuk menyambung hidup.
Olehnya itu, kami meminta dengan tegas agar anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat serius menangani persoalan ini, karena nasib mereka ada ditangan anda, sekali lagi jangan tutup mata melihat kedzoliman.
“Insya Allah, kalau penentu kebijakan selalu berulah dengan menghantui tenaga upah jasa maka kami akan ambil sikap dengan melakukan unjuk rasa. Ini akan kita lakukan dalam waktu dekat,” tutupnya.
Laporan: Haeruddin
