KLIKSULSEL.COM, WAJO – Forum Pemerhati Guru Honorer (PGRI, IGI, GTKHNK35+ dan AHN) mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Kabupaten Wajo Komisi I dan IV pada Selasa (21/9/2021).
RDP tersebut dengan tujuan menyampaikan kebijakan pengangkatan guru honorer yang dinilai tidak memihak kepada peserta yang diuji pada ujian seleksi kompetensi PPPK tahap pertama.
Diketehaui pada tahan ujian pertama yang telah usai, sangat banyak peserta yang kecewa karena telah lulus tahap seleksi administrasi sebelumnya.
Ketua PGRI, H. Muh. Arif berharap pemerintah dalam hal ini komisi terkait di DPRD Kabupaten Wajo akan mengawal aspirasi ini dengan baik sampai ke DPR RI pusat, berhubung pada Rabu (23/9/2021) aspirasi ini akan dibahas kembali di DPR RI Komisi X.
Merespon hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H. Andi Muh. Alauddin berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan cara bersurat ke DPRI RI Komisi X untuk meminta mengkaji ulang aturan yang ditetapkan pemerintah lewat kompetensi PPPK tahun ini.
Forum Peduli Guru Honorer pun menyatakan sikap secara kondisi faktual yang terjadi pada ujian seleksi kompetensi PPPK sesuai apa yang disampaikan pada aspirasi.
Adapun hal yang dimaksud berupa:
1. Meninjau ulang tingkat kesulitan soal dengan memperbaiki rasio tingkat kesulitan dengan memerhitungkan durasi waktu yang diberikan;
2. Meninjau ulang jenis soal yang homogen dengan memperhatikan reability dan validality soal sehingga jenjang pendidikan yang berbeda bisa dijadikan acuan dalam pembuatan materi soal;
3. Peserta yang sudah lolos passing grade namun tidak lolos dalam perangkingan tetap ditempatkan sesuai dengan tempat mengajar asal (Dapodik Base) dan permohonan affirmasi untuk K.II dan Honorer 35+.
Laporan: A Fatimah
