KLIKSULSEL.COM,LUTIM -- Masyarakat Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) menggelar pertemuan bersama PT. Vale Indonesia.
Pertemuan itu berlangsung di aula Kantor Camat Wasuponda yang dimediasi langsung Camat Wasuponda, Joni Patabi, Selasa (14/09/2021). Turut hadir Kapolsek Wasuponda, dan TNI.
Pertemuan tersebut menyoal tuntutan FKMW mengenai 5 poin yakni,
1. PT Vale diminta mengevaluasi sekaligus merombak atau mengganti pengurus program PKPM mulai dari Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) terkhusus di Kecamatan Wasuponda.
2. Program PKPM dinilai tidak transparan dan terkesan tidak dinikmati masyarakat penerima manfaat maka kami meminta PT. Vale mengaudit penggunaan anggaran PKPM atau CSR mulai Tahun 2018 sampai 2020.
3. PT Vale diminta mengembalikan program PKPM dengan sistem sebelumnya yakni menyalurkan CSR disetiap Desa di Kecamatan Wasuponda.
4. PT Vale diminta transparansi atau memaparkan besaran anggaran PKPM yang digelontorkan di Empat wilayah pemberdayaan terkhusus di Kecamatan Wasuponda mulai 2018 hingga 2020.
5. PT Vale diminta untuk menghadirkan semua pihak yang terkait dalam hal klarifikasi dan mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari program PKPM ini.
Dalam pertemuan itu, pihak PT. Vale yang diwakili Ichman Laode selaku senior koordinator PPM program dari Eksternal menjelaskan secara umum program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) terkhusus di Kecamatan Wasuponda.
Gambaran umum seperti penetapan kawasan program PKPM di kecamatan Wasuponda serta kedudukan pengurus PKPM Wasuponda yang disebut Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).
Selain itu, ia juga menjelaskan apa saja sasaran program PKPM setiap kawasan di Kecamatan Wasuponda serta apa saja yang akan dilakukan kedepan terkait program tersebut.
Mengenai penjelasan itu, pihak FKMW menolak dan menilai apa yang dijelaskan pihak PT. Vale hanya gambaran umum dan tidak subjektif terkait lima poin tuntutan masyarakat.
"Kami menolak penjelasan PT. Vale karena tidak menjawab semua tuntutan kami terkhusus soal transparansi anggaran PKPM sejak tahun 2018 sampai 2020," ungkap Ketua FKMW, Amrung.
Tidak ada satu pun dari tuntutan kami yang di jawab. PT. Vale hadir hanya menjelaskan gambaran umum, dan pada intinya kami tidak tahu soal proses PKPM, yang kami tahu kenapa program yang mereka lakukan di Wasuponda tidak tepat sasaran dan tidak transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran CSR/PKPM, sambungnya lagi.
Olehnya itu, dengan tidak membuahkan hasil dari pertemuan ini, kami kembali meminta pihak PT. Vale yang bisa menjawab tuntutan kami hadir dalam pertemuan selanjutnya, kalau tidak, kami akan turun aksi bersama masyarakat Wasuponda, sampai PT. Vale menjawab tuntutan kami, tutupnya.
Laporan: Haeruddin
