KLIKSULSEL.COM,LUTIM - Terkait kegiatan pertambangan PT Panca Digital Solution (PDS) dikabarkan kembali melakukan aktifitas barjing. Diduga menggunakan akses jalan umum dan pelabuhan umum Waru-waru dijadikan tempat bongkar muat ore di Desa Harapan, Kecamatan Malili, kembali menuai sorotan aktivis lingkungan di Luwu Timur.
Mahyuni Ketua Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang di Luwu Timur yang menyoroti kegiatan itu, ia menduga kegiatan perusahaan itu menambang telah menyalahi aturan pertambangan dan menuai Kejanggalan terhadap izin pertambangannya.
Meski itu dikatakan Mahyuni. Namun belum mengatakan secara rinci terhadap apa saja yang ia duga menjadi pelanggaran PT PDS.
"Kegiatan PT PDS sudah sedari awal kita tekankan agar tidak mengangkut ore nya menggunakan pasilitas umum yaitu jalur Trans Sulawesi di Desa Harapan dan pelabuhan umum dijadikan tempat bongkar muat ore kerena ini adalah fasilitas umum." Ungkap Mahyuni kepada media ini, Kamis (4/8/22).
Menurutnya, disinilah fungsi pemerintah daerah Pemda Lutim, mengingat diwilayah sekitar itu ada warga bermukim dan juga harusnya memikirkan pengguna jalan umum, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan tegas.
"Luar biasa menurut saya perusahaan ini, kok jalan nasional merupakan fasilitas umum dijadikan akses pengangkutan material ore hasil pertambangan, serta pelabuhan umum Waru-waru digunakan sebagai pelabuhan tempat bongkar muat ore, kemudian setau saya pabrik smelter di Bantaeng itu untuk nikel." Sambungnya.
" Nantilah setelah RDP di Provinsi baru kita akan beberkan dugaan pelanggaran yang kami temukan ini." Jelasnya.
Mahyuni merupakan warga Luwu Timur,dirinya sebagai pegiat aktivis lingkungan meminta agar kegiatan itu segera ditindak secara tegas oleh Petugas Pangakalan Utama TNI AL VI Pos Angkatan Laut Lampia, Luwu Timur yang ditugaskan diwilayah tersebut.
"Okalah untuk izin itu bukan pada kewenangannya, sekarang kita berbicara pelabuhan dan perairan, seyogyanya pihak komandan Lantamal VI Makaassar agar kiranya dapat bertindak tegas terkait keluar masuknya kapal di pelabuhan umum Waru- Waru Lutim yang mengangkut material Ore Nikel dugaan tidak sesuai dengan peruntukannya." Bebernya.
"Berhubung ini masuk dalam wilayah TNI Angkatan Laut yang bertugas diwilayah ini, olehnya itu saya meminta ketegasannya agar ada tindakan petugas yang berjaga diwilayah perairan Desa Harapan." Pintah Mahyuni.
Menurut Mahyuni. Kegiatan itu jika terus dibiarkan karena mengancam keselamatan nyawa manusia (Pengguna Jalan Umum) apalagi saat ini, kata dia. Kondisi penghujan mengawatirkan tanah ore yang diangkut itu terjatuh kebadan jalan, secara pasti jalan akan menjadi licin berpotensi timbul Insident.
"Pastinya akan membahayakan pengguna jalan umum, selain itu kegiatan itu juga jika sistem seperti itu tidak menjalankan aturan menambang yang benar, akan mencemarkan perairan laut Lampia sebab sediment pont tidak sesuai prosedur ." Sambungnya lagi.
Sebelumnya diberitakan para pegiat aktivis menyoroti aktifitas pertambangan PT PDS. Hingga mengadukan ke KLHK RI. Hal itu dilakukan Musa Karim, selaku aktivis Pengawas Independen Indonesia Wasindo Luwu Timur.
Musa Karim, dalam kesempatan saat tim yang turun terkait pengaduannya dirinya ikut memantau anggota dari Ditjen PPKL, KLHK yang melakukan peninjauan pada hari Selasa (19/7/2022) berapa pekan yang lalu.
"Saya selaku warga pribumi di Malili sekaligus pengurus Wasindo menyayangkan pihak perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak datang seharusnya mereka hadir saya akan tunjukan bahaya yang dapat ditimbulkan aktifitas ini," ungkapnya saat dilokasi, dikutip kembali berita yang sudah diterbitkan Kliksulsel.com sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan awak media belum dapat tersambung terhadap Pos TNI Angkatan Laut yang bertugas di pelabuhan Waru-waru dan juga belum dapat tersambung ke pimpinan PT PDS tersebut.
Laporan: Lantur
