.jpeg)
KLIKSULSEL.COM, MAKASSAR - Walhi Sulsel bersama Greenpeace, BEM Hukum Unhas dan Enviromental Law Forum menggelar diskusi publik secara luring di Aula Harifin A Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada kamis (11/8).
Diskusi Publik ini mengusung tema "Melindungi Kehidupan Nelayan dan Perempuan Spermonde dari Ancaman Tambang Pasir Laut dan Dampak Perubahan Iklim", dengan menghadirkan Sitti Masniah Jabir (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan), Rijal Idrus (Puslit Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin), Maskun (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), dan Slamet Riadi (Walhi Sulsel).
Dalam sesi pemaparan materi, Slamet Riadi selaku Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel menyampaikan kondisi terkini masyarakat pulau kodingareng yang mana telah terjadi perubahan drastis bagi kehidupan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng.
"Dua tahun pasca penambangan pasir laut, nelayan sudah banyak meninggalkan pulaunya karena pendapatan semakin menurun, sementara utang semakin meningkat. Ini terjadi karena perubahan ekosistem wilayah tangkap nelayan yang semakin hari semakin terdegradasi pasca tambang. Jika ini terus berlanjut, maka nelayan Pulau Kodingareng akan kehilangan identitasnya sebagai seorang nelayan", ungkapnya.
Narasumber selanjutnya yakni Sitti Marsinah Jabir dalam penjelasannya bahwa perizinan tambang pasir laut pasca adanya RTRW terbaru Sulawesi Selatan itu sudah dihapuskan.
"Untuk izin penambangan pasir laut di sekitaran Kawasan Spermonde sudah tidak berlaku lagi, jadi itu yang menjadi catatan penting. Meskipun zonanya masih ada, tapi aktivitas penambangannya sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian dari segi tekhnis material pasirnya juga sudah maksimal diambil dan sudah tak ada lagi yang bisa diambil di wilayah tersebut", ujar Kepala BIdang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan.
Terakhir, Sitti Masniah Jabir menambahkan bahwa pada intinya sekarang kita mencoba mendukung bagaimana jalannya supaya kegiatan seperti penambangan pasir tidak lagi menyengsarakan kita punya nelayan.
"kita ini sudah mencoba akan hal itu. Ketika ada pertemuan-pertemuan, kami selalu menyuarakan hal tersebut", tutupnya.
Setelah Sitti Masniah Jabir, pembicara selanjutnya ialah Maskun, Dosen Fakultas Hukum Unhas. Dalam pemarannya, Maskun mencoba menjelaskan bagaimana aspek hukum terkait perlindungan kehidupan dan wilayah tangkap nelayan. Menurutnya, secara hukum wilayah tangkap tradisional nelayan itu harus diperjuangkan dan dilindungi karena ini merupakan hak masyarakat yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Masalah ini merupakan persoalan kita bersama, seharusnya kampus juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan ini, bukan hanya NGO yang berjuang sendiri. Selanjutnya, saya rasa penting juga untuk melihat peluang hukum terhadap pengakuan wilayah tangkap nelayan ditengah agenda-agenda pembangunan di Sulawesi Selatan", tutupnya.
Terakhir, Rijal idrus selaku Kepala Puslit Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa ada lima dampak perubahan iklim bagi ekosistem laut.
"Pertama naiknya suhu di permukaan dan dalam perairan laut, kedua berubahnya sirkulasi air laut, ketiga perubahan cuaca secara ekstrim, keempat meningkatnya keasaman perairan, dan kelima naiknya permukaan paras laut. Dari waktu ke waktu, jika ini terus terjadi maka terumbu karang bisa mati dan habitat ikan di laut akan berkurang", ucapnya.
Dalam keterangannya pada akhir sesi diskusi, Rijal Idrus menekankan perlunya instrumen perlindungan sosial dan lingkungan bagi nelayan yang diprakarsai oleh semua pihak baik LSM maupun Akademisi.
"Perlu ada kerjasama yang nyata dalam melindungi wilayah tangkap nelayan dari ancaman tambang pasir laut dan perubahan iklim. Kami para akademisi siap untuk mendukung hal tersebut", kuncinya.
Laporan: Haeruddin
