KLIKSULSEL.COM, BULUKUMBA-Ketua Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Bulukumpa Syam Prakoso secara tegas mengatakan usir PT.Lonsum dari tanah Bulukumba, hal itu diungkapkan Syam saat menutup pernyataannya di ruangan aspirasi DPRD Bulukumba. Senin (26/9/2022).
Syam Prakoso yang didampingi Asdar Sakka secara gamblang membeberkan masalah yang terjadi di desanya, khususnya di Kelurahan Jawijawi Tenete, Kecamatan Bulukumpa, ia juga menyoroti persoalan masyarakat Kajang, terkait kehadiran PT.Lonsum yang dinilai belum memberikan manfaat bagi masyarakat Jawijawi dan Kajang.
Selain itu, aktivis pemuda ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang seolah olah lemah dalam menentukan kebijakan terhadap pihak swasta.
"Ini tanah nenek kami, yang di pakai negara yang dipinjamkan oleh swasta, dengan alih alih produk HGU, sampai hari ini kita sebagai putra daerah menilai kehadiran PT.Lonsum belum memberikan kesejahteraan bagi warga kecamatan Bulukumpa Tanete," ujar Syam aktivis pemuda, Senin (26/9/2022).
"Apalagi dengan adanya wacana perpanjangan ijin HGU, akan menambah penderitaan rakyat yang cukup lama, demikian juga tanah masyarakat adat Kajang yang sampai saat ini belum tuntas permasalahannya sampai sekarang," tuturnya tegas.
Tak hanya itu, Syam juga mengingatkan DPRD Bulukumba, terkait tingkat kesejahteraan masyarakat Bulukumpa terutama yang mengais rejeki di perusahan karet peninggalan Belanda tersebut, seperti kesenjangan sosial.
Hal yang sama juga disampaikan, Arham Sakka Ketua PERMATANI Bulukumba, menurutnya, kehadiran swasta mestinya memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian bagi masyarakat lokal, apa lagi kata dia, dengan naiknya BBM mestinya menjadi pertimbangan bagi Pemrintah Daerah Bulukumba untuk lebih menekan swasta dalam mensejahterakan masyarakat tani.
"Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM membuat semua menderita, terutama petani, kami dengan tegas ke pemerintah untuk lebih serius lagi dalam hal ini, seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat Bulukumba," ujar Arham.
Semantara itu, Asdar Sakka aktivis buruh Bulukumba juga mengecam lambatnya pemerintah daerah dalam menangani persoalan ketenaga kerjaan, seperti halnya masalah masalah karyawan yang ada di PT.Lonsum, diantaranya bonus atau insentif tahunan yang sudah tidak ada lagi bagi karyawan, hingga menyinggung soal program CSR Perusahaan.
Tak luput, Asdar pun menyinggung soal serikat pekerja, yang sampai hari ini dinilai tidak lagi berpihak kepada kepentingan buruh. Akan tetapi menurut dia, serikat pekerja di Lonsum terkesan lepas tangan dalam setiap persoalan ketenaga kerjaan.
"Serikat Pekerja di Lonsum saat ini sengaja di cekoki oleh tangang tangan manejemen, diperalat oleh manejemen, sehingga para pekerja tidak bisa berdaulat di atas tanahnya sendiri," tegas Asdar.
"Inilah bentuk pembodohan bagi pekerja yang notabenenya adalah putra daerah, yang kami inginkan adalah kesejahteraan bagi buruh," pungkas Asdar Sakka.
Tak lepas dari situ, Asdar pun menyangkan sejumlah persoalan yang terjadi ditengah tenga pekerja PT.Lonsum, seperti halnya di ketua buruh Serikat Pekerja PT. Lonsum, yang diduga ilegal dan cacat administrasi. Bahkan terkesan berpihak ke manejemen bukan lagi berpihak kepada buruh.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Hakim anggota DPRD Bulukumba menyarakan agar permasalahan swasta (PT.Lonsum) tetap akan dipantau dan mencari sulusi agar semua pihak tidak dirugikan terutama masyarakat Bulukumba.
"Nampaknya permasalahan ini sudah berpuluhpuluh tahun belum juga terselasaikan, seperti halnya sengketa masalah lahan masyarakat adat kajang," katanya.
Menurut Politikus partai Gerindra ini, setiap kali ada masalah PT. Lonsum, ini hanya diselasaikan oleh eksekutif. Olehnya itu, ia meminta agar pihak terkait seperti LSM agar menyurat secara resmi ke DPRD agar diadakannya RDP atau rapat dengar pendapat. Agar kiranya DPRD bisa lebih mendalami setiap pokok permasalahan yang terjadi.
"Saya selaku anggota dewan juga memonitor setiap ada gejolak PT.Lonsum, meski setiap masalah, kami dibatasi oleh masa priode, sehingga setiap periode baru seolah olah kasus kasus seperti ini tidak dapat diselsaikan dan tidak berlanjut di DPRD (gantung)," terangnya.
"Sama dengan saya saat ini, ini baru pertama kalinya saya mendengar dan menerima secara langsung aspirasi teman teman aktivis terkait persoalan PT.Lonsum. Saya juga berterima kasih kepada teman teman yang terus memonitor dan mengontrol setiap kasus kasus seperti ini," katanya.
Tak jauh berbeda dengan Addul Hakim, Sitti Aminah anggota Komisi D juga mengapresiasi langkah para aktivis Bulukumba yang terhimpun dalam gerakan pemuda tani bersatu.
"Terkait ijin HGU Lonsum yang berakhir tahun Maret 2023, sebenar pemerintah sudah mebuat panitia khusus untuk permasalahan ini, dan kami akan menegoisasi, kami akan koordinasi dengan dengan eksekutif (Pemda) agar bisa mempertimbangkan kembali permasalahan permasalahan kontrak HGU, sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan terutama masyarakat Bulukumba," tutur Politikus Senior Golkar ini.
Meski demikian, ia berharap agar pihak masyarakat atau pekerja dapat menyurat ke DPRD agar terlaksananya RDP sehingga DPRD Bulukumba lebih mendalami dan mempelajari setiap persoalan dengan adanya kehadiran swasta seperti halnya PT.Lonsum yang diduga merugikan masyarakat.
'Kami senantiasa akan mengakomodir setiap aspirasi yang disampaikan oleh anak anak kami yang juga sebagai aktivis Bulukumba. DPRD Bulukumba tetap menerima semua masukan dan saran, tentunya kami berusaha demi terwujudnya kebaikan bersama terutama bagi masyarakat Bulukumba, sehingga tidak ada lagi yang dirugikan," terangnya.
Hingga berita ini dipublikasikan belum ada satupun pihak perwakilan PT.Lonsum Bulukumba yang bersedia memberikan keterangan resminya kepada kliksules.com.
Laporan : Ewin
