Padahal baru saja Anggota DPRD Maros itu mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Maros, dengan tema "Sinergitas Pencegahan KKN Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Pedoman Penyusunan APBD 2023" berlangsung selama 4 hari, yakni 24-27 November 2022, bulan lalu.
Dimana kegiatan Bimtek itu dihadiri juga oleh Bupati Maros, AS. Chaidir Syam, Kapolres Maros Awaluddin Amin, Kajari Maros Muh. Noor Ingratubun dan Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir sebagai pemateri Bimtek tersebut.
Hal tersebut menuai kritikan dari Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros, Muh. Haidir Idris, sesuai keterangannya, Rabu, (14/12/2022).
APBD Maros baru saja ditetapkan pada Rabu, 23 November 2022 lalu, kemudian pada tanggal 24-27 November 2022 semua Anggota DPRD Maros, Bupati Maros, Kapolres dan Kejari langsung berangkat untuk mengikuti bimtek terkait pedoman penyusunan APBD Maros 2023 padahal APBD TA. 2023 sudah ditetapkan, kan ironis, dan buang-buang anggaran publik alias pemborosan, tandas Haidir.
Lebih lanjut Haidir katakan, APBD Maros TA. 2023 baru saja disahkan melalui paripurna DPRD dan Bupati Maros dan mengalami defisit 78 milyar, bahkan Pemkab Maros dan DPRD Maros sudah bersepakat untuk ber utang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp. 110 milyar, untuk proyek pembangunan pasar dan rumah sakit.
Belum lagi ancaman resesi ekonomi yang akan melanda dunia tahun depan 2023, tentu daerah Maros akan merasakan dampaknya, sebagaimana hal ini selalu ditekankan Presiden Jokowi, ujar Haidir.
Perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan bakal suram, bahkan Bank Dunia menyebutkan ada risiko terjadinya resesi, katanya.
Pandemi COVID-19 ditambah invasi Rusia ke Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda, kian memperparah rantai pasok global, termasuk komoditas utama energi dan pangan, sehingga mendongkrak harga. Tanpa ada pengendalian, inflasi bakal melejit sehingga meruntuhkan daya beli, jelasnya.
Kami berharap, legislatif maupun eksekutif agar fokus menjalankan program-program ekonomi kerakyatan yang bersumber Pemerintah Pusat dan program Pemkab Maros sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros.
Kami menilai Pemkab Maros dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maros, AS. Chaidir Syam dan Hj. Suhartina Bohari seakan tidak fokus yang jelas dalam mengarahkan pembangunan, apakah fokus ke infrastruktur fisik atau peningkatan sumberdaya manusia (SDM).
Ditempat yang berbeda H. Sukartono, S. Hut. MP selaku Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD mengatakan sebelum dilakukan kegiatan kunjungan kerja DPRD itu dilakukan baik di dalam daerah maupun diluar daerah itu dilakukan rapat terdahulu oleh seluruh pimpinan komisi.
Sukartono melanjutkan, kunjungan kerja (Kunker/red) Anggota DPRD kemarin itu beda-beda, kalau Komisi 1 melakukan kunker ke jakarta, kalau Komisi 2 dilakukan di Batam dan untuk komisi 3 itu dilakukan kalimantan. Sementara yang pergi ke Malaysia itu diluar kunjungan kerja.
Ketiga tempat itu disepakati oleh hasil rapat pimpinan bersama komisi masing masing, ujar Sukartono.
Beda dengan Kunker, kalau Bimtek itu merupakan peningkatan kapasitas aparatur negara, bebernya.
Anggaran yang dipakai untuk 1 Anggota DPRD itu sebesar 5 juta rupiah sementara yang berangkat hanya 32 orang, katanya.(Abrar)
