KLIKSULSEL.COM,LUTIM--Perempuan dan Petani Merica di Loeha Raya kembali angkat suara dan menuntut PT Vale Indonesia. Kali ini, perempuan dan petani merica Loeha-Mahalona mendesak PT Vale untuk menghentikan intimidasi dan terror kepada masyarakat dan segera menghentikan kegiatan eksplorasi tambang nikel di pegunungan Lumereo.
Tuntutan tersebut dilontarkan asosiasi petani merica Loeha-Mahalona dan perempuan pejuang Loeha karena mereka melihat keterlibatan anggota kepolisian dengan bersenjata lengkap dalam kegiatan eksplorasi PT Vale di Blok Tanamalia.
Mereka pun menganggap kehadiran polisi bersenjata lengkap tersebut merupakan bentuk ancaman dan terror bagi Para Petani Loeha Raya yang terus mendesak PT Vale Indonesia menghentikan eksplorasi tambang nikel di sekitar kebun merica petani.
Menurut Hasnah, polisi bersenjata lengkap terlihat saat mobil perusahaan masuk ke kampung di Desa Rante Angin. Di dalam mobil perusahaan, seorang oknum polisi yang berpakaian dinas lengkap dan membawa senjata api secara terbuka ikut serta mendampingi di mobil tersebut
Selain peristiwa di atas, Hasnah, salah seorang perempuan pejuang Loeha Raya, juga membenarkan kehadiran polisi dalam beberapa aktivitas perusahaan. Hasnah bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ada empat mobil perusahaan PT Vale yang singgah di rumah kebunnya.
"Mereka singgah di rumah, lalu menanyakan keberadaan suami saya. Saya jawab suami saya tidak disini. Lalu saya pun menanyakan soal pematokan yang dilakukan perusahaan di depan rumah tanpa izin dan sosialisasi". Ucapnya, Jumat (16/6/23).
Kedatangan pihak perusahaan ke rumah Hasnah dengan empat mobil bersama tiga orang polisi di dalamnya, serta satu polisi membawa senjata membuat dirinya berpikir dan menanyakan kehadiran polisi bersama perusahaan.
"Waktu itu, saya tanya ke polisi yang ada bersama mereka, apa sebenarnya tugasnya bapak kenapa bisa sama perusahaan?. Dengan adanya bapak disini itu justru kami merasa ketakutan, padahal tugas bapak sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat". Ujar Hasnah.
Dilain sisi, Rahmat, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa kehadiran polisi dalam aktivitas perusahaan tentu tidak dibenarkan dan juga membuat masyarakat tidak nyaman serta aman.
"Adanya keterlibatan kepolisiabn mengawal kegiatan pertambangan PT Vale membuat para petani merasa terintimidasi. Secara regulasi, jelas ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang diatur dalam pasal sembilan kovenan hak sipil politik bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan rasa aman", tegas Rahmat.
Olehnya itu, menurut Rahmat bahwa praktek yang di lakukan oleh PT Vale jelas menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia telah meneror warga dan pembela HAM yang sedang bekerja untuk membela hak masyarakat dari ancaman bisnis tambang.
Selain itu, keterlibatan kepolisian menunjukan CEO PT Vale, Febriani Eddy lebih memilih menggunakan cara-cara represif dan mengabaikan permintaan petani dan perempuan untuk melakukan konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat.
"Dan kini, masyarakat menolak keras aktivitas perusahaan di Blok Tanamalia", kuncinya.
Maka dari itu, WALHI Sulawesi Selatan bersama Petani dan Perempuan Pejuang Loeha Raya mendesak PT Vale Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi di blok tanamalia.
Kemudian, kepada Presiden Joko Widodo agar melindungi kehidupan petani merica, perempuan dan anak-anak di sekitar pegunungan Lumereo.
“Seluruh petani merica di Loeha dan Mahalona mendesak Kopolri untuk menarik seluru pasukan polisi yang saat ini berada di Blok Tanamalia”. Tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan awak media belum tersambung pihak dari PT Vale Indonesia.
Laporan: Haeruddin
