KLIKSULSEL.COM,WAJO - Setelah menerima aspirasi warga dari Desa Bentenglompoe, Kecamatan Sabbangparu, di kantor DPRD Kabupaten Wajo, Kamis 31 Agustus 2023, tim penerima aspirasi DPRD Wajo, langsung melakukan kunjungan ke lokasi.
Sebelumnya, puluhan warga mendatangi kantor DPRD Wajo untuk mengadukan kondisi desanya yang mengalami kerusakan akibat adanya penambangan pasir.
Juru bicara warga, Abu, mengatakan akibat dari penambangan pasir, maka terjadi kerusakan di Desa Bentenglompoe dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menurut Abu, puluhan rumah warga, bangunan sekolah dan Kantor Desa mengalami kerusakan disebabkan penambangan pasir di daerahnya.
Katanya, puluhan warga terpaksa meninggalkan desa tersebut karena rumahnya hancur akibat terkikisnya tanah perumahan mereka.
“Bukan hanya rumah, 4 ruang kelas dan pasar sudah hilang karena terjadi pengikisan tanah yang di tempati bangunan tersebut,” ujar Abu.
Yang lebih miris lagi, sebut Abu, proyek pekerjaan tanggul dari Pemerintah Pusat untuk menahan tanah harus dihentikan oleh pihak Balai Pompengan, selama aktivitas penambangan pasir tidak berhenti.
“Balai menghentikan pekerjaan tanggul sekarang, selama tambang pasir tidak berhenti mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Padahal proyek tersebut bernilai miliaran juta, akhirnya rakyat yang rugi,” ucapnya.
Aspirator lainnya, Ambo Enre, mengajak anggota DPRD Wajo untuk turun langsung ke lokasi melihat kondisi Desa Bettengglompoe.
“Saya mengajak anggota DPRD Wajo untuk turun ke lokasi. Dari pada cerita panjang lebar, lebih baik kita lihat langsung kondisinya,” ujarnya.
Ketua tim penerima aspirasi DPRD Wajo, Asri Jaya A.Latif, langsung merespon ajakan warga untuk turun ke lokasi.
“Ok hari ini kita turun ke lokasi. Kedatangan bapak bapak ke tempat ini sudah sangat tepat untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Dalam kunjungannya di Desa Bettenglompoe, Asri Jaya didampingi anggota DPRD Wajo lainnya yaitu H.Musa dan H.Sudirman Meru, Satpol PP, DLH dan sejumlah staf DPRD.
Saat di lokasi, Asri Jaya berjanji akan melakukan kordinasi dengan pihak provinsi agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan tambang di daerah tersebut.
Legislator partai Demokrat ini, menyebut, harus ada kajian dan analisa dari pihak yang berwenang tentang keberadaan tambang pasir tersebut.
“Kita akan kordinasi dengan pemerintah provinsi yang mengeluarkan ijin tambang. Ijinnya harus dievaluasi karena keberadaan tambang tersebut diduga memberikan dampak kerusakan lingkungan,” imbuhnya.
Sesuai pantauan wartawan, di lokasi nampak terjadi pengikisan tanah. Tidak ada aktivitas pekerjaan tanggul, walaupun nampak sudah ada pekerjaan tanggul beberapa meter.
Kelihatan juga pipa penyedot pasir melintang diatas sungai dari mesin pompa yang berada di Desa Pasaka.
Kepala Desa Bettenglompoe, Herman, berharap agar secepatnya ada solusi dari pemerintah sebelum terjadi kerusakan parah.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat. Apalagi proyek penahan tanggul harus terhenti, pelaksana proyek tidak mau melanjutkan pekerjaannya selama masih ada penambangan pasir di lokasi tersebut,” harapnya.(Adv)
