KLIKSULSEL.COM,BULUKUMBA - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Peduli Nelayan menggeruduk Kantor PPI Bontobahari untuk meminta klarifikasi dari Kasatpel terkait sejumlah keluhan yang dihadapi nelayan di Bontobahari.
Dalam aksi ini, beberapa lembaga dan organisasi seperti PATI, GISK, AGRA, dan KNPI turut hadir, bersama dengan beberapa simpatisan dan ratusan nelayan.
Dalam orasinya, Ketua PATI, Agus Salim, menekankan pentingnya percepatan pengurusan dokumen kelengkapan berlayar nelayan untuk memastikan kelancaran aktivitas nelayan.
"Kasian nelayan kalau selalu diperlambat pengurusan dokumennya, jangan selalu dipimpong kiri kanan," ujar Agus Salim, Rabu (15/5/2024).
Ketua KNPI, Edi Aswar, juga menyuarakan kekhawatiran terkait dugaan pungli dalam proses penarikan retribusi kapal Phinisi dan mempertanyakan aturan terkait penarikan retribusi tambat labuh di PPI Bontobahari.
"Penarikan retribusi tambat labuh Phinisi yang ditransfer melalui rekening pribadi Kasatpel merupakan pelanggaran yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ungkap Edi.
Bahkan Ketua Umum GISK, Andi Riyal, juga menyoroti kurangnya penindakan terhadap pengrusakan fasilitas negara yang dilakukan oleh oknum di PPI Bontobahari.
"Terkait pengrusakan fasilitas negara ini, kok tidak ada penindakan. Jika ini dibiarkan, kami juga akan melakukan hal yang sama," ujar Andi Riyal.
Ketua AGRA ranting Darubiah, Sukardi, menyoroti kondisi wilayah PPI Bontobahari yang disamakan dengan hutan lindung dan Tanah Hutan Raya (Tahura).
"Kami perhatikan PPI Bontobahari sangat kotor, terutama dengan bangkai kapal yang belum dibersihkan hingga saat ini," kata Sukardi.
Koordinator aksi, Arman Cote, menegaskan permintaannya kepada Kasatpel PPI Bontobahari, Muh. Arfan, untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan para peserta aksi.
"Saya minta Kasatpel keluar dan memberikan klarifikasi langsung, tidak boleh diwakili oleh siapapun," tegas Arman Cote.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh massa aksi, terdapat enam tuntutan yang menjadi sorotan utama:
1. PPI Bontobahari harus dikembalikan fungsinya untuk kepentingan nelayan dan bukan sebagai tempat pembuatan dan docking kapal pinishi.
2. Pencopotan Kasatpel PPI Bontobahari yang dianggap arogan dan anti-kritik, serta menindak keras pelaku pengrusakan fasilitas negara.
3. Pengangkatan dan pembersihan bangkai kapal yang mengganggu jalur keluar-masuk kapal nelayan.
4. Penyelidikan terkait indikasi pungutan liar dalam penarikan retribusi kapal pinishi.
5. Penyelidikan terhadap penyambungan ilegal listrik ke kios di PPI Bontobahari yang merugikan negara.
6. Tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses di PPI Bontobahari.
Sementara itu, dalam klarifikasinya, Kasatpel PPI Bontobahari, Muh. Arfan, menyatakan bahwa penanganan bangkai kapal masih dalam tahap pendataan, sementara persoalan Phinisi, itu merupakan kebijakan yang murni darinya.
Laporan : Ewin
