KLIKSULSEL.COM,MAKASSAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan mengecam rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan membangun insinerator sebagai solusi krisis sampah kota. WALHI menilai kebijakan ini sebagai langkah yang keliru dan berisiko merusak sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Makassar.
Fadli, Kepala Divisi Transisi Energi dan Pangan WALHI Sulsel, menyebut pendekatan pemusnahan sampah berbasis pembakaran mengabaikan akar persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Rencana membangun insinerator ini tidak hanya salah arah dan menunjukkan kemalasan Pemkot dalam mengurusi akar masalah sampah, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Insinerator bukan solusi, melainkan masalah tambahan,” tegas Fadli dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).
Dalam Rapat Koordinasi OPD di Balaikota pada 8 April 2025, Walikota Makassar menyampaikan niat untuk mengalihkan anggaran pengadaan motor sampah listrik ke pembangunan insinerator. Pernyataan itu mendapat sorotan tajam dari WALHI.
“Menyebut insinerator sebagai efisiensi anggaran justru menyesatkan. Alih-alih menyelesaikan persoalan, insinerator hanya akan menimbulkan beban biaya baru, pencemaran, masalah kesehatan dan pemborosan sumber daya,” kata Fadli.
Fadli menyoroti bahwa insinerator membutuhkan pasokan sampah yang konsisten untuk bisa beroperasi, sehingga mendorong pembakaran semua jenis sampah, termasuk sampah yang masih bisa didaur ulang atau dikompos.
“Teknologi ini merusak sistem daur ulang dan mengancam mata pencaharian pemulung. Padahal mereka selama ini justru menjadi garda depan pengurangan sampah yang gagal dikelola pemerintah,” tambahnya.
WALHI juga mengingatkan bahwa realokasi anggaran lebih dari Rp 100 miliar untuk membangun insinerator adalah bentuk pembiayaan yang sia-sia. Pengalaman di kota lain membuktikan bahwa insinerator menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat
“Di Manila, Hanoi, bahkan Depok, proyek insinerator mendapat penolakan luas karena dampak lingkungan, kesehatan dan sosialnya. Kenapa Makassar justru ingin mengulang kesalahan yang sama?” ujar Fadli.
Sebagai solusi alternatif, WALHI Sulsel mendorong Pemkot Makassar untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan memperluas infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
“Sekitar 60 persen sampah rumah tangga bisa dikompos, dan 20 persen lainnya bisa didaur ulang. Artinya, hingga 80 persen sampah sebenarnya tidak perlu dibakar atau dibuang ke TPA, jika dikelola dengan benar dari hulu,” jelas Fadli, mengutip data Kementerian LHK 2023.
WALHI mendesak Walikota Munafri Arifuddin untuk membatalkan rencana pembangunan insinerator, dan mengalihkan fokus pada penguatan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.
“Jika Makassar ingin keluar dari krisis sampah, solusinya bukan membakar. Solusinya adalah memperkuat fasilitas TPS3R, membatasi penggunaan plastik dari produsen serta penguatan masyarakat untuk mengelola dan mengurangi sampah dari Rumah tangga,” pungkas Fadli.
Laporan: Haeruddin
.jpeg)
