KLIKSULSEL.COM,LUTIM--Konflik di Loeha Raya, khususnya di Blok Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, bukanlah hal yang baru. Selama bertahun-tahun, warga Loeha Raya menyuarakan dan melakukan perlawanan terhadap ekspansi tambang.
Lagi-lagi suara lantang dari pedalaman Loeha Raya menggema ke publik nasional. Di tengah sorotan terhadap aktivitas pertanian merica di kawasan hutan lindung, para petani dan perempuan Loeha Raya menolak tudingan bahwa merekalah perusak lingkungan.
Mereka justru menunjuk ekspansi tambang nikel PT Vale Indonesia sebagai akar kerusakan ekologis dan sosial yang menghancurkan masa depan mereka.
Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap komentar dari Dosen Antropologi Universitas Hasanuddin, Dr. Yahya, MA, dalam sebuah pemberitaan bertajuk "Tanam Merica di Hutan Lindung: Siap-siap Korbankan Masa Depan untuk Keuntungan Sesaat".
Pernyataan itu dinilai tidak hanya menyederhanakan persoalan, namun juga menyudutkan perjuangan rakyat Loeha yang telah lama melawan ekspansi tambang.
Hasmah Kaso, seorang pejuang perempuan dari Loeha Raya, menyampaikan kemarahannya.
"Masa depan apa yang dimaksud? Masa depan tambang? Apa itu masa depan tambang? Bagi kami, masa depan tambang adalah kerusakan," keras Hasmah, dalam keterangan persnya, Rabu (23/4/2025).
“Kami bertani merica bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk bertahan hidup dari himpitan ekonomi akibat hilangnya ruang hidup kami," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa bagi perempuan di Loeha Raya, merica bukan sekadar komoditas, melainkan simbol perjuangan dan kemandirian.
"Dari kebun merica, perempuan bisa mendapatkan penghasilan, membiayai sekolah anak, bahkan membangun kemandirian ekonomi di tengah krisis akibat tambang," ujar Hasmah Kaso.
*Petani, Bukan Perusak Hutan*
Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri Ali, menyatakan bahwa petani adalah penjaga hutan yang telah lama hidup berdampingan dengan alam.
"Sejak lama kami hidup berdampingan dengan hutan, mencari rotan, damar, dan hasil hutan lainnya," ungkapan Ali Kamri.
"Dulunya kami bertani di persawahan yang sekarang tenggelam akibat naiknya permukaan Danau Towuti karena aktivitas PT Vale. Maka beralih ke kebun merica adalah jalan bertahan hidup, bukan komersialisasi".
Ali menyayangkan pemerintah yang justru memperpanjang izin tambang alih-alih mengevaluasi dampaknya.
"Alih-alih mengakhiri kontrak karya yang seharusnya berakhir 2025, pemerintah malah mengeluarkan IPPKH baru untuk Vale pada 26 Februari 2024. Kami disalahkan, tapi tambang terus diberi ruang," ungkapnya.
*Akademisi Dinilai Abai dan Berpihak*
Sementara itu, Risal, pemuda Loeha Raya, menyoroti minimnya kepekaan akademisi terhadap kenyataan di lapangan.
"Seorang dosen harusnya memahami situasi riil di Loeha Raya. Petani, masyarakat, perempuan adalah pihak paling terdampak," lanjutnya.
"Mengapa kerusakan besar akibat raksasa nikel tidak dibahas secara objektif? Justru masyarakat yang disalahkan".
Ia mempertanyakan peran Universitas Hasanuddin yang dianggap terlalu dekat dengan perusahaan tambang.
"Bukankah keilmuan seharusnya berpihak pada kebenaran dan rakyat, bukan pada korporasi? Akademisi harusnya mendengarkan suara korban, bukan menyebarkan narasi merugikan masyarakat," ujarnya.
Masyarakat Loeha Raya menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh aktivitas eksplorasi tambang tahap II sebelum ada persetujuan dari masyarakat, khususnya petani dan perempuan.
"Mengakhiri narasi sesat dan kriminalisasi terhadap petani. Mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat yang selama ini terbukti menjaga hutan," ujar Ali.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut harus melibatkan masyarakat, khususnya perempuan, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.
"Menghentikan kerja sama akademik yang mengabaikan suara rakyat dan justru memperkuat eksploitasi dan kami menolak dikambinghitamkan,”tegas pernyataan kolektif mereka.
“Kami tidak akan diam ketika kehormatan dan perjuangan petani diinjak atas nama investasi dan pembangunan palsu.”tutupnya
Laporan: Haeruddin
.jpeg)
